Karakter berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) memiliki arti tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Singkatnya, watak. Ya, itu menurut KBBI yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional(Depdiknas). Karena kita sedang membahas karakter bangsa, tentu lah kita mengacu pada konteks yang lebih besar dan universal bagi bangsa Indonesia yakni : apa dan bagaimana sifat kejiwaan yang dimiliki bangsa ini yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif.
Bangsa ini sudah memiliki Pancasila, UUD 1945, dan berbagai kekayaan budaya daerah di seluruh penjuru nusantara. Ini modal baik sebenarnya untuk membangun karakter bangsa yang belum lagi dewasa dan matang. Mengapa? Jika, dan hanya jika, jikalau bersandar pada spirit jiwa bangsanya, bangsa ini tak akan linglung ditelan arus globalisasi. Tak akan goyah diumbang-ambingkan dan dikemudikan zaman yang makin edan dan oleng. Dan negeri ini tentu tak akan mengalami berbagai keresahan sosial; yang sekali lagi mengatasnamakan agama; jikalau karakter yang tertanam begitu kuat. Tapi, apa boleh buat karakter sudah tercerabut bagi sebagian besar anak negeri ini.
Dari mana memulai? Pendidikan merupakan langkah paling sistematik dan berjangka panjang untuk menjadi media utama membangun karakter bangsa, yang dilakukan secara simultan. Pendidikan merupakan media internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang paling strategis. Dimulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendidikan formal dengan langkah-langkah yang sistematik yang muatan utamanya nilai-nilai luhur kebangsaan.
Tanamkan kembali kebanggaan sebagai anak bangsa yang bermartabat, berdaulat, dan berkepribadian mulia. Pendidikan agama, akhlak atau budi pekerti, dan pendidikan kewargaan dirancang-bangun secara lebih sistematik dan komprehensif. Langkah lain ialah penanaman nilai-nilai kepribadian bangsa melalui pranata-pranata sosial di masyarakat dengan berbagai pendekatan yang bersifat kultural. Melalui kegiatan pengajian, karang taruna, remaja masjid, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya ditanamkan nilai-nilai akhlak atau kepribadian bangsa yang utama.
Dimulai dari penanaman nilai soal-soal kecil untuk tidak jadi pemulung agar nanti setelah menjadi elite dan pejabat negara pun tidak menjadi pemulung harta negara. Galakkan kebiasaan memberi daripada menerima, juga menjauhkan diri dari sikap-sikap lembek, lemah pendirian, sikap plin-plan, dan mentalitas budak atau inlander. Didiklah anak bangsa di semua lini untuk menjauhkan diri dari sikap ajimumpung, korupsi, merusak alam, menjarah aset negara, dan larut dalam penyimpangan dan kehinaan. Ajari mereka untuk menjadi anak-anak bangsa yang berdiri tegak berhadapan dengan anak-anak bangsa yang lain, cerdas, dan memiliki kepribadian yang kokoh.
Peran dan keteladanan para pemimpin bangsa juga sangat penting dalam membangkitkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang berkarakter kuat dan mulia. Para pemimpin bangsa dimulai dari pemimpin puncaknya hingga ke bawah dituntut untuk membangkitkan harga diri warga bangsa sekaligus memberikan contoh keteladanannya selaku elite bangsa yang memang bermartabat.
Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan
mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan
masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang
adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Faktor-faktor yang diperlukan dalam membangun kelangsungan karakter Bangsa adalah, Ideologi,Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,Agama ,Normatif ( Hukum & Peraturan Perundangan ),pendidikan, lingkungan,kepemimipinan.
Sabtu, 14 Mei 2011
Senin, 09 Mei 2011
gak punya prikemanusiaan
Malang benar nasib Almira Safa Adinda. Bayi yang baru berusia 18 bulan itu tewas di tangan Mohamad Suryadi, ayahnya sendiri. Rara, panggilan Almira, dianiaya hingga tewas hanya karena menangis. Lelaki 24 tahun itu menghabisi Rara dengan cara menggigit tubuh dan membekapnya. Peristiwa ini terjadi di kamar kos pasangan suami istri (pasutri) Suryadi (24) dan Lusy Novita (29) di Jl Tubanan Lama No 20 Tandes, Surabaya, Kamis (14/4) malam. Hingga berita ini diturunkan, anggota Polsek Tandes masih memburu Suryadi yang memiliki rumah di kawasan Jetis Wetan I, Surabaya.
Penganiayaan yang mengakibatkan kematian Rara, dilakukan Suryadi sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, Suryadi menyuruh Lusy yang dinikahinya secara siri dua tahun lalu, membeli nasi goreng.
Saat tak ada istri itulah, Suryadi yang sudah membenci anaknya itu melancarkan aksinya. “Saya tidak tahu pasti bagaimana dia membunuh Rara. Saya saat itu disuruh beli makanan,” ujar Lusy saat ditemui di Polsek Tandes, Jumat (15/4).
Sekitar 15 menit kemudian, Lusy kembali ke kamar kos. Dia mendapati pintu kamar diganjal Suryadi dengan kayu hingga dia tidak bisa masuk. Lusy berkali-kali menggedor pintu dan berteriak agar segera dibuka, namun Suryadi bergeming.
Pintu akhirnya dibuka. Lusy lantas menanyakan maksud Suryadi mengunci pintu. Belum sempat mendengar jawaban suami, Lusy akhirnya tahu alasan Suryadi mengunci pintu kos yang terbuat dari seng dan kayu itu. “Saya lihat Rara sudah dalam kondisi tak bergerak. Saya tanya ke suami kenapa Rara, dia malah menjawab tidak ada apa-apa,” katanya.
Lusy panik. Dia mengambil Rara dan menggendongnya. Beberapa kali Lusy menepuk tubuh Rara agar terbangun. “Ayo Rara, nangis nak. Ayo sayang,” katanya sambil memeragakan gerakan menggendong Rara.
Tepukan itu direspons Rara. Si bayi sempat menangis. Namun, tangisan itu hanya sebentar, Rara terdiam lagi. Bibir Rara juga terluka. Melihat anaknya sudah lemah, Lusy mengajak Suryadi ke rumah sakit (RS).
Bukannya ikut panik, Suryadi malah berujar agar Rara mati saja. “Wis gak usah nang rumah sakit, malah dadi rame. Ben anakmu iku mati wae. Arek manja wae dibelani (Sudah tak usah ke rumah sakit, nanti jadi ramai. Biar saja anakmu itu mati. Anak manja saja dibela),” hardik Suryadi ditirukan Lusy.
Setelah Lusy memohon, barulah Suryadi mau membawa anaknya ke RS Muji Rahayu di Manukan Kulon. Mereka diantar tetangga kos dengan mengendarai sepeda motor sekitar pukul 20.30 WIB.
Selama di perjalanan, Lusy tak henti menepuk tubuh Rara agar sadar. Namun, Rara tak merespon. Lusy curiga Rara sudah tidak bernyawa. Kecurigaan itu benar. Sesampai di RS, dokter menyatakan Rara sudah tak bernyawa.
Mendapati anaknya tewas, Suryadi kabur setelah menipu dokter dengan alasan hendak menelepon keluarganya. Kesempatan itulah yang dijadikan preman Wonokromo ini kabur.
Lusy baru sadar Suryadi kabur setelah tiga jam menunggu. Lusy kemudian meminta Sarmini (60), ibunya, untuk datang ke RS. “Saya kemudian membawa jenazah Rara ke rumah orangtua saya di Manukan Kerto Gg IV,” ucapnya lagi.
Sebenarnya, Sarmini sudah curiga dengan kematian cucunya. Pasalnya, terdapat luka di dua lengan dan bibir Rara. Sarmini pun menanyakan perihal luka di tubuh Rara. Namun, Lusy sempat mengelak kecurigaan ibunya.
Keluarga besarnya pun merencanakan memakamkan Rara keesokan harinya (kemarin). Namun, rencana itu dicegah pengurus kampung Manukan Kerto. Mereka menilai kematian Rara ada kejanggalan. Dari sanalah Lusy lalu mengakui Rara dianiaya suaminya. Mendengar itu, keluarga dibantu warga melaporkan kejadian ini ke polisi dan membawa jenazah Rara ke kamar mayat RSU dr Soetomo.
Berdasarkan hasil otopsi, Rara diketahui mengalami patah rusuk kanan yang berakibat adanya gumpalan darah di sekitar jantung. Juga terdapat empat luka bekas gigitan di tubuhnya, masing-masing di telinga kanan dan kiri serta lengan kanan dan kiri.
Menurut Kapolsek Tandes Kompol Sumani didampingi Kanit Reskrim Iptu Supriandi, dari pemeriksaan dokter memang ada unsur penganiayaan. Polisi pun langsung memburu Suryadi. “Kami sudah mendatangi rumah Suryadi di Jetis Wetan. Namun dia tak ada di sana,” katanya. Polisi terus mengejar Suryadi dengan mendatangi lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian.
Polisi menduga, motif Suryadi menghabisi Rara karena dipengaruhi sifat temperamentalnya. “Dia kerja serabutan, kadang sopir, kadang ngamen. Saat kejadian, dia jengkel karena anak itu nangis terus,” kata Sumani.
Tangan dan Kaki Diikat
Kepada Surya, Lusy bercerita perihal kematian Rara. Wanita yang lebih tua lima tahun dari Suryadi itu mengakui perangai buruk sang suami. Sifat pecemburu Suryadi juga menjadi salah satu alasan pemuda 24 tahun itu ringan tangan.
Siang sebelum membunuh Rara, Suryadi sempat menganiaya anak itu. Penganiayaan dilakukan di depan Lusy. Suryadi beralasan ingin memberi pelajaran karena Rara rewel. “Dia mengikat tangan dan kaki Rara dengan tali rafia. Karena terus menangis, suami saya menyumpal mulut Rara dengan kain,” ucapnya. Perlakuan ini membuat Rara sulit bernapas.
“Mas ojo dingonokno, engko mati (Mas, Rara jangan diperlakukan seperti itu. Nanti bisa mati, mas),” kata Lusy kala itu.
Bukannya kasihan, Suryadi malah menghardik kalau itu pelajaran untuk anak manja yang selalu menyusahkan. “Wis ben matek lak wes (Sudah biar saja, mati ya sudah),” kata Suryadi.
Puas melihat anaknya tersiksa, Suryadi kemudian melepas ikatan Rara. Saat itu Rara selamat. Namun, Lusy khawatir dengan kondisi buah hatinya itu.
Lusy juga mengaku Suryadi pernah menganiaya Rara ketika dia baru berumur tiga bulan. “Waktu itu Rara sempat opname. Dia kehabisan nafas karena dibekap suami saya. Untungnya saat itu Rara selamat. Tapi sekarang dia tidak bisa diselamatkan lagi,” tutur Lusy menangis.
Lusy juga menceritakan perangai suami. “Saya tahu dia masih muda dan emosinya labil,” ujarnya menitikan air mata di kamar mayat RSU dr Soetomo.
Kelabilan Suryadi, kata Lusy, terlihat dari sering berubahnya sikap dan perilaku Suryadi. Apalagi saat mereka dikaruniai anak perempuan. Saat itu Suryadi kadang gemas dan kadang membenci anak itu. “Dia membenci Rara karena perempuan, Suryadi tidak senang anaknya perempuan,” kata Lusy.
Dulu sewaktu Lusy mengandung, Suryadi pernah mengatakan, “Kalau anakmu nanti perempuan, sampai besar akan terus saya siksa.” Begitu anaknya lahir dan ternyata perempuan, sejak saat itu Suryadi kerap melampiaskan kemarahannya.
Kata Lusy, sejak Rara berusia 10 hari, Suryadi sering menggigit telinga Rara jika menangis. Bahkan ketika Rara berusia 40 hari, Suryadi pernah menendang tubuh bayi itu. Pada usia 3 bulan, Rara terpaksa dibawa ke rumah sakit, juga karena penganiayaan Suryadi.
Penganiayaan yang mengakibatkan kematian Rara, dilakukan Suryadi sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu, Suryadi menyuruh Lusy yang dinikahinya secara siri dua tahun lalu, membeli nasi goreng.
Saat tak ada istri itulah, Suryadi yang sudah membenci anaknya itu melancarkan aksinya. “Saya tidak tahu pasti bagaimana dia membunuh Rara. Saya saat itu disuruh beli makanan,” ujar Lusy saat ditemui di Polsek Tandes, Jumat (15/4).
Sekitar 15 menit kemudian, Lusy kembali ke kamar kos. Dia mendapati pintu kamar diganjal Suryadi dengan kayu hingga dia tidak bisa masuk. Lusy berkali-kali menggedor pintu dan berteriak agar segera dibuka, namun Suryadi bergeming.
Pintu akhirnya dibuka. Lusy lantas menanyakan maksud Suryadi mengunci pintu. Belum sempat mendengar jawaban suami, Lusy akhirnya tahu alasan Suryadi mengunci pintu kos yang terbuat dari seng dan kayu itu. “Saya lihat Rara sudah dalam kondisi tak bergerak. Saya tanya ke suami kenapa Rara, dia malah menjawab tidak ada apa-apa,” katanya.
Lusy panik. Dia mengambil Rara dan menggendongnya. Beberapa kali Lusy menepuk tubuh Rara agar terbangun. “Ayo Rara, nangis nak. Ayo sayang,” katanya sambil memeragakan gerakan menggendong Rara.
Tepukan itu direspons Rara. Si bayi sempat menangis. Namun, tangisan itu hanya sebentar, Rara terdiam lagi. Bibir Rara juga terluka. Melihat anaknya sudah lemah, Lusy mengajak Suryadi ke rumah sakit (RS).
Bukannya ikut panik, Suryadi malah berujar agar Rara mati saja. “Wis gak usah nang rumah sakit, malah dadi rame. Ben anakmu iku mati wae. Arek manja wae dibelani (Sudah tak usah ke rumah sakit, nanti jadi ramai. Biar saja anakmu itu mati. Anak manja saja dibela),” hardik Suryadi ditirukan Lusy.
Setelah Lusy memohon, barulah Suryadi mau membawa anaknya ke RS Muji Rahayu di Manukan Kulon. Mereka diantar tetangga kos dengan mengendarai sepeda motor sekitar pukul 20.30 WIB.
Selama di perjalanan, Lusy tak henti menepuk tubuh Rara agar sadar. Namun, Rara tak merespon. Lusy curiga Rara sudah tidak bernyawa. Kecurigaan itu benar. Sesampai di RS, dokter menyatakan Rara sudah tak bernyawa.
Mendapati anaknya tewas, Suryadi kabur setelah menipu dokter dengan alasan hendak menelepon keluarganya. Kesempatan itulah yang dijadikan preman Wonokromo ini kabur.
Lusy baru sadar Suryadi kabur setelah tiga jam menunggu. Lusy kemudian meminta Sarmini (60), ibunya, untuk datang ke RS. “Saya kemudian membawa jenazah Rara ke rumah orangtua saya di Manukan Kerto Gg IV,” ucapnya lagi.
Sebenarnya, Sarmini sudah curiga dengan kematian cucunya. Pasalnya, terdapat luka di dua lengan dan bibir Rara. Sarmini pun menanyakan perihal luka di tubuh Rara. Namun, Lusy sempat mengelak kecurigaan ibunya.
Keluarga besarnya pun merencanakan memakamkan Rara keesokan harinya (kemarin). Namun, rencana itu dicegah pengurus kampung Manukan Kerto. Mereka menilai kematian Rara ada kejanggalan. Dari sanalah Lusy lalu mengakui Rara dianiaya suaminya. Mendengar itu, keluarga dibantu warga melaporkan kejadian ini ke polisi dan membawa jenazah Rara ke kamar mayat RSU dr Soetomo.
Berdasarkan hasil otopsi, Rara diketahui mengalami patah rusuk kanan yang berakibat adanya gumpalan darah di sekitar jantung. Juga terdapat empat luka bekas gigitan di tubuhnya, masing-masing di telinga kanan dan kiri serta lengan kanan dan kiri.
Menurut Kapolsek Tandes Kompol Sumani didampingi Kanit Reskrim Iptu Supriandi, dari pemeriksaan dokter memang ada unsur penganiayaan. Polisi pun langsung memburu Suryadi. “Kami sudah mendatangi rumah Suryadi di Jetis Wetan. Namun dia tak ada di sana,” katanya. Polisi terus mengejar Suryadi dengan mendatangi lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian.
Polisi menduga, motif Suryadi menghabisi Rara karena dipengaruhi sifat temperamentalnya. “Dia kerja serabutan, kadang sopir, kadang ngamen. Saat kejadian, dia jengkel karena anak itu nangis terus,” kata Sumani.
Tangan dan Kaki Diikat
Kepada Surya, Lusy bercerita perihal kematian Rara. Wanita yang lebih tua lima tahun dari Suryadi itu mengakui perangai buruk sang suami. Sifat pecemburu Suryadi juga menjadi salah satu alasan pemuda 24 tahun itu ringan tangan.
Siang sebelum membunuh Rara, Suryadi sempat menganiaya anak itu. Penganiayaan dilakukan di depan Lusy. Suryadi beralasan ingin memberi pelajaran karena Rara rewel. “Dia mengikat tangan dan kaki Rara dengan tali rafia. Karena terus menangis, suami saya menyumpal mulut Rara dengan kain,” ucapnya. Perlakuan ini membuat Rara sulit bernapas.
“Mas ojo dingonokno, engko mati (Mas, Rara jangan diperlakukan seperti itu. Nanti bisa mati, mas),” kata Lusy kala itu.
Bukannya kasihan, Suryadi malah menghardik kalau itu pelajaran untuk anak manja yang selalu menyusahkan. “Wis ben matek lak wes (Sudah biar saja, mati ya sudah),” kata Suryadi.
Puas melihat anaknya tersiksa, Suryadi kemudian melepas ikatan Rara. Saat itu Rara selamat. Namun, Lusy khawatir dengan kondisi buah hatinya itu.
Lusy juga mengaku Suryadi pernah menganiaya Rara ketika dia baru berumur tiga bulan. “Waktu itu Rara sempat opname. Dia kehabisan nafas karena dibekap suami saya. Untungnya saat itu Rara selamat. Tapi sekarang dia tidak bisa diselamatkan lagi,” tutur Lusy menangis.
Lusy juga menceritakan perangai suami. “Saya tahu dia masih muda dan emosinya labil,” ujarnya menitikan air mata di kamar mayat RSU dr Soetomo.
Kelabilan Suryadi, kata Lusy, terlihat dari sering berubahnya sikap dan perilaku Suryadi. Apalagi saat mereka dikaruniai anak perempuan. Saat itu Suryadi kadang gemas dan kadang membenci anak itu. “Dia membenci Rara karena perempuan, Suryadi tidak senang anaknya perempuan,” kata Lusy.
Dulu sewaktu Lusy mengandung, Suryadi pernah mengatakan, “Kalau anakmu nanti perempuan, sampai besar akan terus saya siksa.” Begitu anaknya lahir dan ternyata perempuan, sejak saat itu Suryadi kerap melampiaskan kemarahannya.
Kata Lusy, sejak Rara berusia 10 hari, Suryadi sering menggigit telinga Rara jika menangis. Bahkan ketika Rara berusia 40 hari, Suryadi pernah menendang tubuh bayi itu. Pada usia 3 bulan, Rara terpaksa dibawa ke rumah sakit, juga karena penganiayaan Suryadi.
masjid di rusak???
SELONG- Sebuah masjid di di Lingkungan Sepongkor, Dusun Gubuk Lauk, Desa Persiapan Pringgasela Selatan, Lombok Timur, NTB diserang massa pada Jumat (6/5) malam lalu sekitar pukul 22.00 Wita. Akibatnya tembok dan genteng beserta sejumlah perlengkapan tempat ibadah yang digunakan umat muslim itu rusak parah. Bahkan, sebuah gudang tembakau, bungalow, dan berugak di dekat tempat ibadah itu juga turut dirusak massa.
Informasi yang berhasil dihimpun Lombok Post (JPNN Grup), kasus perusakan tempat ibadah ini berawal dari kekesalan masyarakat lantaran jamaah yang beribadah di tempat itu terkesan eksklusif dalam beribadah. Buktinya, jamaah tidak mau membaur dengan masyarakat lain pada saat salat Jumat. Padahal tempat ibadah yang dijadikan tempat salat Jumat oleh jamaah tersebut awalnya hanya musala namun belakangan dijadikan masjid dan ditempati salat Jumat.
Sebelum melakukan perusakan, sekelompok massa berkumpul di perempatan Desa Pringgasela. Beberapa saat kemudian tanpa ada komando massa bergerak menuju lokasi.
Sebelum mengacak-acak isi masjid, massa menghujani masjid dengan batu. Beberapa bagian genteng masjid itu hancur. Pagar pembatas masjid dengan sawah warga turut dirusak massa.
Belum puas merusak masjid, massa mengarah ke bangunan yang ada di dekat masjid. Sebuah berugak milik Hj Siti Maryam nyaris dibakar massa. Bahkan gudang tembakau dan bungalow milik Siti juga tidak luput dari sasaran amuk massa.
"Bahkan uang senilai 4,7 juta rupiah raib pada malam itu," kata Dondi, salah seorang putra Siti, kemarin. Puas melampiaskan emosinya, sekelompok massa itu kemudian membubarkan diri.
Beruntung saat terjadi penyerangan massa, tak satupun jamaah ada di masjid tersebut. Mereka lebih dahulu menghilang.
Wakapolres Lotim Kompol Darsono SA membenarkan kasus tersebut. "Kami masih melakukan penyelidikan," katanya.
Beberapa barang bukti sudah diamankan. "Kami belum menetapkan tersangka. Kami masih melakukan penyelidikan," jelasnya.
Mantan Kabag Ops Polres Loteng ini menambahkan, Dalam kasus tersebut pihaknya juga sudah menerima laporan dari Hj Siti Maryam terkait beberapa bangunan miliknya yang ikut dirusak massa.
"Kami akan menyelidiki kasus ini dulu. Saat ini kondisi di tempat kejadian perkara sudah kondusif," ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim H Syarif Waliyulloh mengatakan, sebelum aksi anarkhis terjadi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk meredam emosi warga. Antisipasi ini dilakukan lantaran sudah terlihat ada gejala yang kurang baik di tengah masyarakat.
"Kami juga telah mengirimkan anggota untuk melakukan pengawasan," katanya.
Dijelaskan, sebelum salat Jumat, pihaknya mendatangi kelompok jamaah tersebut dan meminta untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa menyulut emosi massa. Rencananya, setelah salat Jumat pihaknya juga akan memediasi jamaah dengan masyarakat lain agar tidak terjadi anarkhis.
"Akan tetapi setelah salat Jumat, jamaah tersebut sudah tidak ada di tempat," katanya.
"Aksi anarkhis sudah terjadi. Dan untuk tidak terulang lagi, kami telah meminta jamaah untuk tidak melakukan aktivitas apapun di Pringgasela," katanya.
Pemkab Lotim juga telah memutus segala akses dan fasilitas menuju masjid tersebut. Salah satunya aliran listrik. "Sebenarnya pemkab bersama muspika sudah memperingati jamaah untuk tidak melakukan ibadah yang menyulut kemarahan warga. Karena mereka belum mendapatkan izin," ujarnya.
Sebelumnya, Camat Pringgasela Slamet Alimin mengatakan, keberadaan jamaah ini telah meresahkan warga. Karena dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam beribadah kelompok ini terkesan eksklusif. "Mereka tidak mau berbaur dengan masyarakat. Sehingga hal inilah yang mengundang kecurigaan masyarakat," ungkapnya.
Pihaknya bersama muspika juga sudah melaporkan adanya jamaah ini kepada Bupati Lotim. Hal ini dilakukan untuk mendapat arahan untuk menyikapi masuknya faham baru yang dipercaya jamaah ini. "Kami tidak ingin faham ini menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat," katanya.
"Berdasarkan petunjuk bupati, kami diminta untuk tidak memberikan izin bagi jamaah tersebut untuk melakukan aktivitas," tegasnya.
Pihak kecamatan juga sangat menyayangkan masuknya faham jamaah ini. Terlebih tanpa ada pemberitahuan dan izin untuk melakukan aktivitas ke pihak kecamatan.
"Jika ada laporan, kami bisa melakukan kontrol terhadap berbagai kegiatan faham itu. Sekarang justru masyarakat yang lebih dahulu melapor kepada kecamatan," katanya.
Menurut informasi, faham ini memang terkesan eksklusif. Saat melakukan salat Jumat saja, jamaah tersebut tidak mau bergabung dengan masyarakat secara umum. Mereka salat Jumat sesama jamaah saja. Padahal ada dua masjid besar di Pringgasela yang selalu digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk salat Jumat.
"Hal inilah yang membuat masyarakat curiga terhadap penganut faham itu," tegasnya.
Tidak itu saja, saat melakukan pengajian maupun kegiatan keagamaan yang lain, jamaah faham itu mendatangkan orang khusus dari luar Pringgasela. "Masyarakat marah dan melakukan aksi anarkhis," jelasnya.
Pejabat sementara Kades Persiapan Pringgasela Selatan H Zikrullah menyayangkan kejadian ini. Khususnya sikap keras kepala dari para jamaah yang tetap memaksa malakukan aktivitasnya secara terpisah dengan masyarakat umum.
"Pihak desa bersama kecamatan sebenarnya sudah merencanakan mediasi. Bahkan kami sempat menegur langsung maupun melalui surat aktivitas jamaah itu," tegasnya.
Pagi hari, sebelum kejadian, pihak desa sempat meminta jamaah faham itu untuk tidak melakukan aktivitas atau ibadah Jumat di masjid tersebut.
"Pagi itu masjid dibersihkan. Saya tanyakan kepada salah satu jamaah, ternyata memang akan ada kegiatan. Pada saat itu saya langsung melarangnya," ungkapnya.
Untuk melakukan pencegahan, sebelum salat Jumat, masjid itu disegel oleh pihak desa. Pintu masuk dan pagar bambu yang mengelilingi masjid itu digembok. Namun pada saat menjelang salat Jumat, jamaah nekat masuk untuk melakukan kegiatan ibadah. "Mereka masuk dengan cara merusak pagar," jelasnya.
Bahkan janji jamaah untuk melakukan dialog setelah salat Jumat gagal karena jamaah sudah meninggalkan masjid. "Inilah yang menjadi salah satu pemicu marahnya warga. Karena tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan," duganya.
Diakuinya, beberapa warga setempat memang sudah bergabung ke faham tersebut. Jumlah total jamaah yang sering menggelar kegiatan di masjid itu hanya sekitar 20 orang. Dari jumlah itu sekitar 12 orang warga Desa Persiapan Pringgasela Selatan.
"Aktivitas jamaah di lokasi ini sudah berlangsung sekitar dua tahun. Lahan yang dianggap masjid oleh jamaah ini adalah tanah wakaf," katanya.
Namun seiring berjalannya waktu, jamaah ini mulai mengelompokkan diri. Bahkan bangunan yang semua hanya musala dipaksakan menjadi masjid. Mereka kemudian tidak mau salat Jumat dengan masyarakat lainnya. "Padahal di Pringgasela ada masjid besar," ungkapnya.
Dondi, putra Siti Maryam yang bangunannya ikut dirusak massa mengaku kecewa dengan munculnya aksi perusakan itu. Pasalnya, bangunan miliknya yang tidak ada kaitannya juga turut dirusak. Menurutnya, aksi ini benar-benar anarkhis yang mengarah penjarahan.
"Penjaga gudang milik ibu saya bilang sebelum merusak masjid, masa terlebuh dahulu merusak gudang," ungkapnya.
Lokasi masjid dengan gudang memang tidak jauh. Kedua bangunan itu hanya dibatasi pagar yang terbuat dari bambu.
Dondi juga mengakui lahan tempat berdirinya bangunan yang dijadikan masjid oleh jamaah faham itu adalah milik keluarganya. Namun empat tahun lalu, ayahnya mewakafkan lahan itu untuk jamaah. "Artinya siapa saja boleh menggunakan masjid itu. Ternyata dalam perkembangannya digunakan oleh jamaah. Niatnya bapak yang penting untuk ibadah saja," tandasnya.
Setelah diwakafkan, pihaknya tidak tahu tentang aktivitas di masjid itu. Karena antara halaman masjid dan gudang telah dibuatkan pembatas dari pagar bambu. "Sebenarnya gudang ini tidak ada kaitannya dengan masjid," katanya.
Dondi menduga ada motif lain dibalik aksi ini. Karena saat aksi itu, bangunan milik keluarganya yang lebih dahulu dirusak. Bahkan warga yang berada di sekitar masjid juga tenang-tenang saja. "Saya baru tahu ada setelah satu jam aksi berlangsung. Kata penjaga gudang, pelaku perusakan lebih banyak memakai cadar," katanya.
Atas kejadian ini, pihaknya telah melayangkan laporan ke Polres Lotim. Pasalnya, kasus ini membuatnya mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan tembakau yang siap kirim beserta sejumlah peralatan turut dirusak. Belum lagi adanya sejumlah uang yang hilang. "Ini bisa dikatakan penjarahan. Kerugian bisa mencapai ratusan juta. Karena tembaku banyak yang rusak," tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Pringgasela yang juga pengikut faham tersebut sangat menyayangkan aksi ini.
Menurutnya, dalam melaksanakan ibadah tidak ada yang beda antara jamaah dan warga pada umumnya. Selain itu, penggunaan masjid ini dilakukan untuk menghindari mubazir. Karena sudah diwakafkan tidak ada yang memanfaatkan. "Yang menjadi imam biasanya datang dari Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel," katanya sambil berharap namanya tidak dikorankan.
"Ada beberapa hal yang dianggap bid’ah. Kami kira ini menjadi salah satu yang tidak bisa diterima masyarakat. Kalau cara ibadah kami sama semuanya," tandasnya.
Sementara itu, pantauan lokasi tersebut masih disterilkan oleh aparat kepolisian. Di lokasi juga masih terlihat garis polisi yang mengelilingi kompleks masjid.(rur/fuz/jpnn)
Informasi yang berhasil dihimpun Lombok Post (JPNN Grup), kasus perusakan tempat ibadah ini berawal dari kekesalan masyarakat lantaran jamaah yang beribadah di tempat itu terkesan eksklusif dalam beribadah. Buktinya, jamaah tidak mau membaur dengan masyarakat lain pada saat salat Jumat. Padahal tempat ibadah yang dijadikan tempat salat Jumat oleh jamaah tersebut awalnya hanya musala namun belakangan dijadikan masjid dan ditempati salat Jumat.
Sebelum melakukan perusakan, sekelompok massa berkumpul di perempatan Desa Pringgasela. Beberapa saat kemudian tanpa ada komando massa bergerak menuju lokasi.
Sebelum mengacak-acak isi masjid, massa menghujani masjid dengan batu. Beberapa bagian genteng masjid itu hancur. Pagar pembatas masjid dengan sawah warga turut dirusak massa.
Belum puas merusak masjid, massa mengarah ke bangunan yang ada di dekat masjid. Sebuah berugak milik Hj Siti Maryam nyaris dibakar massa. Bahkan gudang tembakau dan bungalow milik Siti juga tidak luput dari sasaran amuk massa.
"Bahkan uang senilai 4,7 juta rupiah raib pada malam itu," kata Dondi, salah seorang putra Siti, kemarin. Puas melampiaskan emosinya, sekelompok massa itu kemudian membubarkan diri.
Beruntung saat terjadi penyerangan massa, tak satupun jamaah ada di masjid tersebut. Mereka lebih dahulu menghilang.
Wakapolres Lotim Kompol Darsono SA membenarkan kasus tersebut. "Kami masih melakukan penyelidikan," katanya.
Beberapa barang bukti sudah diamankan. "Kami belum menetapkan tersangka. Kami masih melakukan penyelidikan," jelasnya.
Mantan Kabag Ops Polres Loteng ini menambahkan, Dalam kasus tersebut pihaknya juga sudah menerima laporan dari Hj Siti Maryam terkait beberapa bangunan miliknya yang ikut dirusak massa.
"Kami akan menyelidiki kasus ini dulu. Saat ini kondisi di tempat kejadian perkara sudah kondusif," ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim H Syarif Waliyulloh mengatakan, sebelum aksi anarkhis terjadi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk meredam emosi warga. Antisipasi ini dilakukan lantaran sudah terlihat ada gejala yang kurang baik di tengah masyarakat.
"Kami juga telah mengirimkan anggota untuk melakukan pengawasan," katanya.
Dijelaskan, sebelum salat Jumat, pihaknya mendatangi kelompok jamaah tersebut dan meminta untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa menyulut emosi massa. Rencananya, setelah salat Jumat pihaknya juga akan memediasi jamaah dengan masyarakat lain agar tidak terjadi anarkhis.
"Akan tetapi setelah salat Jumat, jamaah tersebut sudah tidak ada di tempat," katanya.
"Aksi anarkhis sudah terjadi. Dan untuk tidak terulang lagi, kami telah meminta jamaah untuk tidak melakukan aktivitas apapun di Pringgasela," katanya.
Pemkab Lotim juga telah memutus segala akses dan fasilitas menuju masjid tersebut. Salah satunya aliran listrik. "Sebenarnya pemkab bersama muspika sudah memperingati jamaah untuk tidak melakukan ibadah yang menyulut kemarahan warga. Karena mereka belum mendapatkan izin," ujarnya.
Sebelumnya, Camat Pringgasela Slamet Alimin mengatakan, keberadaan jamaah ini telah meresahkan warga. Karena dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam beribadah kelompok ini terkesan eksklusif. "Mereka tidak mau berbaur dengan masyarakat. Sehingga hal inilah yang mengundang kecurigaan masyarakat," ungkapnya.
Pihaknya bersama muspika juga sudah melaporkan adanya jamaah ini kepada Bupati Lotim. Hal ini dilakukan untuk mendapat arahan untuk menyikapi masuknya faham baru yang dipercaya jamaah ini. "Kami tidak ingin faham ini menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat," katanya.
"Berdasarkan petunjuk bupati, kami diminta untuk tidak memberikan izin bagi jamaah tersebut untuk melakukan aktivitas," tegasnya.
Pihak kecamatan juga sangat menyayangkan masuknya faham jamaah ini. Terlebih tanpa ada pemberitahuan dan izin untuk melakukan aktivitas ke pihak kecamatan.
"Jika ada laporan, kami bisa melakukan kontrol terhadap berbagai kegiatan faham itu. Sekarang justru masyarakat yang lebih dahulu melapor kepada kecamatan," katanya.
Menurut informasi, faham ini memang terkesan eksklusif. Saat melakukan salat Jumat saja, jamaah tersebut tidak mau bergabung dengan masyarakat secara umum. Mereka salat Jumat sesama jamaah saja. Padahal ada dua masjid besar di Pringgasela yang selalu digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk salat Jumat.
"Hal inilah yang membuat masyarakat curiga terhadap penganut faham itu," tegasnya.
Tidak itu saja, saat melakukan pengajian maupun kegiatan keagamaan yang lain, jamaah faham itu mendatangkan orang khusus dari luar Pringgasela. "Masyarakat marah dan melakukan aksi anarkhis," jelasnya.
Pejabat sementara Kades Persiapan Pringgasela Selatan H Zikrullah menyayangkan kejadian ini. Khususnya sikap keras kepala dari para jamaah yang tetap memaksa malakukan aktivitasnya secara terpisah dengan masyarakat umum.
"Pihak desa bersama kecamatan sebenarnya sudah merencanakan mediasi. Bahkan kami sempat menegur langsung maupun melalui surat aktivitas jamaah itu," tegasnya.
Pagi hari, sebelum kejadian, pihak desa sempat meminta jamaah faham itu untuk tidak melakukan aktivitas atau ibadah Jumat di masjid tersebut.
"Pagi itu masjid dibersihkan. Saya tanyakan kepada salah satu jamaah, ternyata memang akan ada kegiatan. Pada saat itu saya langsung melarangnya," ungkapnya.
Untuk melakukan pencegahan, sebelum salat Jumat, masjid itu disegel oleh pihak desa. Pintu masuk dan pagar bambu yang mengelilingi masjid itu digembok. Namun pada saat menjelang salat Jumat, jamaah nekat masuk untuk melakukan kegiatan ibadah. "Mereka masuk dengan cara merusak pagar," jelasnya.
Bahkan janji jamaah untuk melakukan dialog setelah salat Jumat gagal karena jamaah sudah meninggalkan masjid. "Inilah yang menjadi salah satu pemicu marahnya warga. Karena tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan," duganya.
Diakuinya, beberapa warga setempat memang sudah bergabung ke faham tersebut. Jumlah total jamaah yang sering menggelar kegiatan di masjid itu hanya sekitar 20 orang. Dari jumlah itu sekitar 12 orang warga Desa Persiapan Pringgasela Selatan.
"Aktivitas jamaah di lokasi ini sudah berlangsung sekitar dua tahun. Lahan yang dianggap masjid oleh jamaah ini adalah tanah wakaf," katanya.
Namun seiring berjalannya waktu, jamaah ini mulai mengelompokkan diri. Bahkan bangunan yang semua hanya musala dipaksakan menjadi masjid. Mereka kemudian tidak mau salat Jumat dengan masyarakat lainnya. "Padahal di Pringgasela ada masjid besar," ungkapnya.
Dondi, putra Siti Maryam yang bangunannya ikut dirusak massa mengaku kecewa dengan munculnya aksi perusakan itu. Pasalnya, bangunan miliknya yang tidak ada kaitannya juga turut dirusak. Menurutnya, aksi ini benar-benar anarkhis yang mengarah penjarahan.
"Penjaga gudang milik ibu saya bilang sebelum merusak masjid, masa terlebuh dahulu merusak gudang," ungkapnya.
Lokasi masjid dengan gudang memang tidak jauh. Kedua bangunan itu hanya dibatasi pagar yang terbuat dari bambu.
Dondi juga mengakui lahan tempat berdirinya bangunan yang dijadikan masjid oleh jamaah faham itu adalah milik keluarganya. Namun empat tahun lalu, ayahnya mewakafkan lahan itu untuk jamaah. "Artinya siapa saja boleh menggunakan masjid itu. Ternyata dalam perkembangannya digunakan oleh jamaah. Niatnya bapak yang penting untuk ibadah saja," tandasnya.
Setelah diwakafkan, pihaknya tidak tahu tentang aktivitas di masjid itu. Karena antara halaman masjid dan gudang telah dibuatkan pembatas dari pagar bambu. "Sebenarnya gudang ini tidak ada kaitannya dengan masjid," katanya.
Dondi menduga ada motif lain dibalik aksi ini. Karena saat aksi itu, bangunan milik keluarganya yang lebih dahulu dirusak. Bahkan warga yang berada di sekitar masjid juga tenang-tenang saja. "Saya baru tahu ada setelah satu jam aksi berlangsung. Kata penjaga gudang, pelaku perusakan lebih banyak memakai cadar," katanya.
Atas kejadian ini, pihaknya telah melayangkan laporan ke Polres Lotim. Pasalnya, kasus ini membuatnya mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan tembakau yang siap kirim beserta sejumlah peralatan turut dirusak. Belum lagi adanya sejumlah uang yang hilang. "Ini bisa dikatakan penjarahan. Kerugian bisa mencapai ratusan juta. Karena tembaku banyak yang rusak," tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Pringgasela yang juga pengikut faham tersebut sangat menyayangkan aksi ini.
Menurutnya, dalam melaksanakan ibadah tidak ada yang beda antara jamaah dan warga pada umumnya. Selain itu, penggunaan masjid ini dilakukan untuk menghindari mubazir. Karena sudah diwakafkan tidak ada yang memanfaatkan. "Yang menjadi imam biasanya datang dari Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel," katanya sambil berharap namanya tidak dikorankan.
"Ada beberapa hal yang dianggap bid’ah. Kami kira ini menjadi salah satu yang tidak bisa diterima masyarakat. Kalau cara ibadah kami sama semuanya," tandasnya.
Sementara itu, pantauan lokasi tersebut masih disterilkan oleh aparat kepolisian. Di lokasi juga masih terlihat garis polisi yang mengelilingi kompleks masjid.(rur/fuz/jpnn)
so sweeeeet
Manis dan romantis. Dua kata itulah yang tepat untuk menggambarkan suasana Royal Wedding Pangeran William dan Kate Middleton kemarin (29/4). Prosesi pernikahan yang telah dinanti-nanti jutaan penduduk dunia tersebut tidak saja berlangsung lancar, tapi juga sangat indah.
A Wonderful Moment, So Romantic, So Sweet, dan kata-kata indah lain yang menjadi judul headline sebagian besar media di Inggris, bahkan beberapa negara di Eropa, melukiskan momen sakral itu. Sejak awal, sebagaimana pantauan wartawan Jawa Pos Doan Widhiandono dari sekitar Westminster, London, publik sudah dibuat terpukau oleh penampilan William, 28, yang gagah.
Mengenakan seragam Irish Guard warna scarlet, dia tiba dulu di Westminster Abbey didampingi Pangeran Harry yang memakai seragam resmi Kapten Household Cavalry. Setelah itu, giliran Kate muncul dengan gaun misterius. Gaun rancangan Alexander McQueen itu simpel namun membungkus tubuh ramping Kate dengan sempurna. Ketika memasuki gereja bersama sang ayah, Michael Middleton, perempuan 29 tahun tersebut tampak rileks dan bahagia.
Ketika Kate tengah berjalan di karpet merah yang menuju altar, William tampak tak bisa melepaskan pandangan. Harry pun meyakinkan sang kakak bahwa sejauh ini semua yang direncanakan dan dilatih berulang-ulang berjalan mulus. "Nah, dia datang sekarang," bisik Harry sebagaimana dilansir Daily Mail.
Setelah Kate tiba di ujung dan berdiri di sampingnya menghadap altar, William "yang tak lepas tersenyum" mencondongkan tubuh kepada calon istrinya. "Sayang, kamu terlihat cantik," ucapnya yang dibalas dengan senyum oleh Kate.
Untuk mengatasi nervous, William juga sempat bercanda dengan ayah Kate. "Kita seharusnya menggelar acara keluarga kecil-kecilan saja," ucap William. Meski begitu, dia masih tampak gugup ketika upacara dimulai. Suaranya bergetar ketika mengucapkan "I will", menjawab pertanyaan Uskup Agung Canterbury Rowan William yang menikahkan mereka. Sebaliknya, Kate mengucapkannya dengan lebih mantap.
Selebihnya, upacara berjalan lancar hingga keduanya diarak dengan kereta 1902 State Landau menuju Buckingham Palace. "Saya rasa publik dari seluruh dunia menonton pernikahan ini sebagai momen bersejarah. Mereka menyaksikan yang terbaik dari Inggris dan kami mencoba melakukannya sebaik mungkin," tutur Perdana Menteri Inggris David Cameron sebagaimana dilansir Associated Press.
"Ini bukan hanya pernikahan antara pangeran yang tampan dan kekasihnya yang cantik. Tapi, seperti jutaan publik Inggris lainnya, kami merasakan keterkaitan dengan William dan Kate," papar Cameron. "Karena itulah mereka sangat excited menyambut pernikahan akbar ini," imbuh suksesor Gordon Brown tersebut.
Sekitar setengah jam kemudian, jutaan orang bergeser ke halaman Buckingham Palace. Perhatian mereka tertuju ke balkon, tempat Kate dan William akan melakukan ciuman pertama sebagai suami istri. Namun, momen itu tidak cukup memuaskan lantaran ciuman yang diberikan William cukup singkat, hanya sekitar dua detik.
Entah siapa yang memulai, jutaan warga yang menyemut di bawah mulai berseru, "We want Kate. We want Kate!" Artinya, kami ingin Kate. Tergerak oleh perhatian publik yang cukup masif, William pun mencium Kate sekali lagi. Kate tampak surprised, tapi wajahnya berbinar bahagia. Dia tertawa kecil, sementara William tersenyum lebar.
Meski hanya sekilas, ciuman itu membuat publik Inggris berharap banyak kepada pasangan tersebut. Di mata mereka, wedding kiss dobel itu jauh lebih manis dan romantis daripada ciuman pertama Charles dan Diana pada 1981. Publik pun berharap, pernikahan mereka berlangsung selamanya.
"Tiga puluh tahun silam, terlihat banyak sekali tanda-tanda bahwa pernikahan Charles dan Diana tidak punya masa depan cerah. Hampir semua tanda itu tampak pada Charles," ucap ahli bahasa tubuh Peter Collett kepada Daily Mail.
"Dia tampak kacau, tidak perhatian kepada Diana. Dia bahkan mengusap matanya, tidak hanya sekali, tapi dua kali. Mudah diartikan bahwa dia sedih dan bahkan menyesal," imbuh dia. Bahkan, saat itu Diana yang mencondongkan tubuh untuk menerima ciuman Charles. Sebaliknya, kemarin Williamlah yang mendekatkan diri ke arah Kate untuk mengecup bibirnya.
Collett melanjutkan, dalam Royal Wedding kemarin, pemandangannya sungguh berbeda. William dan Kate tampak sangat menikmati pernikahan mereka. Mulai upacara, arak-arakan, sampai ciuman pertama di balkon Buckingham Palace, mereka selalu berinteraksi. Sering kali mereka bertukar pandang dan tersenyum.
Tetapi, kejutan yang diberikan William belum habis. Setelah ciuman dobel, dia mengajak sang istri untuk menyapa publik. Kali ini dengan naik Aston Martin convertible milik Pangeran Charles. Mobil yang pelat nomornya diganti tulisan Just Wed itu dibawa berkeliling halaman Buckingham Palace. Lucunya, Pangeran Harry mengikatkan beberapa balon berbentuk kubus warna-warni di bagian belakangnya.
"Itu ide Pangeran William untuk mengajak istrinya jalan-jalan ke taman," kata juru bicara kerajaan kepada Belfast Telegraph. "Menjauhkan diri dari resepsi resmi di istana dan melakukan perjalanan pertama sebagai suami istri ke kediaman keluarga," imbuhnya.
Sementara itu, setelah William mengakhiri masa lajang, Ratu Elizabeth menganugerahinya dengan gelar Duke of Cambridge. Duke adalah gelar tertinggi di antara titel-titel yang bisa diberikan Ratu. Dengan sendirinya, Kate kini juga mendapatkan gelar Duchess of Cambridge. William juga menerima dua gelar lain, yakni Earl of Strathearn dan Baron Carrickfergus.
William tampaknya sudah lama mendiskusikan pemilihan gelar itu dengan ratu. Buktinya, beberapa hari sebelum menikah, dia menyempatkan diri untuk mengunjungi Cambridge. Jika bergelar Duke of Cambridge, secara otomatis dia memiliki kewajiban untuk lebih memperhatikan daerah tersebut. "William senang menerima gelar itu. Sudah lama dia tertarik kepada Cambridge," kata juru bicara Buckingham Palace.
Di sisi lain, Inggris benar-benar larut dalam pesta. Selain jutaan orang yang merayakan pernikahan William dan Kate secara langsung di London, kota-kota lain turut larut dalam kegembiraan. Tercatat, lebih dari lima ribu pesta jalanan digeber warga. Mereka menggelar meja panjang, memasak berbagai macam hidangan, lalu makan dan minum bersama layaknya merayakan acara keluarga dekat. Pernikahan itu memang milik seluruh warga. (dos/na/iro)
A Wonderful Moment, So Romantic, So Sweet, dan kata-kata indah lain yang menjadi judul headline sebagian besar media di Inggris, bahkan beberapa negara di Eropa, melukiskan momen sakral itu. Sejak awal, sebagaimana pantauan wartawan Jawa Pos Doan Widhiandono dari sekitar Westminster, London, publik sudah dibuat terpukau oleh penampilan William, 28, yang gagah.
Mengenakan seragam Irish Guard warna scarlet, dia tiba dulu di Westminster Abbey didampingi Pangeran Harry yang memakai seragam resmi Kapten Household Cavalry. Setelah itu, giliran Kate muncul dengan gaun misterius. Gaun rancangan Alexander McQueen itu simpel namun membungkus tubuh ramping Kate dengan sempurna. Ketika memasuki gereja bersama sang ayah, Michael Middleton, perempuan 29 tahun tersebut tampak rileks dan bahagia.
Ketika Kate tengah berjalan di karpet merah yang menuju altar, William tampak tak bisa melepaskan pandangan. Harry pun meyakinkan sang kakak bahwa sejauh ini semua yang direncanakan dan dilatih berulang-ulang berjalan mulus. "Nah, dia datang sekarang," bisik Harry sebagaimana dilansir Daily Mail.
Setelah Kate tiba di ujung dan berdiri di sampingnya menghadap altar, William "yang tak lepas tersenyum" mencondongkan tubuh kepada calon istrinya. "Sayang, kamu terlihat cantik," ucapnya yang dibalas dengan senyum oleh Kate.
Untuk mengatasi nervous, William juga sempat bercanda dengan ayah Kate. "Kita seharusnya menggelar acara keluarga kecil-kecilan saja," ucap William. Meski begitu, dia masih tampak gugup ketika upacara dimulai. Suaranya bergetar ketika mengucapkan "I will", menjawab pertanyaan Uskup Agung Canterbury Rowan William yang menikahkan mereka. Sebaliknya, Kate mengucapkannya dengan lebih mantap.
Selebihnya, upacara berjalan lancar hingga keduanya diarak dengan kereta 1902 State Landau menuju Buckingham Palace. "Saya rasa publik dari seluruh dunia menonton pernikahan ini sebagai momen bersejarah. Mereka menyaksikan yang terbaik dari Inggris dan kami mencoba melakukannya sebaik mungkin," tutur Perdana Menteri Inggris David Cameron sebagaimana dilansir Associated Press.
"Ini bukan hanya pernikahan antara pangeran yang tampan dan kekasihnya yang cantik. Tapi, seperti jutaan publik Inggris lainnya, kami merasakan keterkaitan dengan William dan Kate," papar Cameron. "Karena itulah mereka sangat excited menyambut pernikahan akbar ini," imbuh suksesor Gordon Brown tersebut.
Sekitar setengah jam kemudian, jutaan orang bergeser ke halaman Buckingham Palace. Perhatian mereka tertuju ke balkon, tempat Kate dan William akan melakukan ciuman pertama sebagai suami istri. Namun, momen itu tidak cukup memuaskan lantaran ciuman yang diberikan William cukup singkat, hanya sekitar dua detik.
Entah siapa yang memulai, jutaan warga yang menyemut di bawah mulai berseru, "We want Kate. We want Kate!" Artinya, kami ingin Kate. Tergerak oleh perhatian publik yang cukup masif, William pun mencium Kate sekali lagi. Kate tampak surprised, tapi wajahnya berbinar bahagia. Dia tertawa kecil, sementara William tersenyum lebar.
Meski hanya sekilas, ciuman itu membuat publik Inggris berharap banyak kepada pasangan tersebut. Di mata mereka, wedding kiss dobel itu jauh lebih manis dan romantis daripada ciuman pertama Charles dan Diana pada 1981. Publik pun berharap, pernikahan mereka berlangsung selamanya.
"Tiga puluh tahun silam, terlihat banyak sekali tanda-tanda bahwa pernikahan Charles dan Diana tidak punya masa depan cerah. Hampir semua tanda itu tampak pada Charles," ucap ahli bahasa tubuh Peter Collett kepada Daily Mail.
"Dia tampak kacau, tidak perhatian kepada Diana. Dia bahkan mengusap matanya, tidak hanya sekali, tapi dua kali. Mudah diartikan bahwa dia sedih dan bahkan menyesal," imbuh dia. Bahkan, saat itu Diana yang mencondongkan tubuh untuk menerima ciuman Charles. Sebaliknya, kemarin Williamlah yang mendekatkan diri ke arah Kate untuk mengecup bibirnya.
Collett melanjutkan, dalam Royal Wedding kemarin, pemandangannya sungguh berbeda. William dan Kate tampak sangat menikmati pernikahan mereka. Mulai upacara, arak-arakan, sampai ciuman pertama di balkon Buckingham Palace, mereka selalu berinteraksi. Sering kali mereka bertukar pandang dan tersenyum.
Tetapi, kejutan yang diberikan William belum habis. Setelah ciuman dobel, dia mengajak sang istri untuk menyapa publik. Kali ini dengan naik Aston Martin convertible milik Pangeran Charles. Mobil yang pelat nomornya diganti tulisan Just Wed itu dibawa berkeliling halaman Buckingham Palace. Lucunya, Pangeran Harry mengikatkan beberapa balon berbentuk kubus warna-warni di bagian belakangnya.
"Itu ide Pangeran William untuk mengajak istrinya jalan-jalan ke taman," kata juru bicara kerajaan kepada Belfast Telegraph. "Menjauhkan diri dari resepsi resmi di istana dan melakukan perjalanan pertama sebagai suami istri ke kediaman keluarga," imbuhnya.
Sementara itu, setelah William mengakhiri masa lajang, Ratu Elizabeth menganugerahinya dengan gelar Duke of Cambridge. Duke adalah gelar tertinggi di antara titel-titel yang bisa diberikan Ratu. Dengan sendirinya, Kate kini juga mendapatkan gelar Duchess of Cambridge. William juga menerima dua gelar lain, yakni Earl of Strathearn dan Baron Carrickfergus.
William tampaknya sudah lama mendiskusikan pemilihan gelar itu dengan ratu. Buktinya, beberapa hari sebelum menikah, dia menyempatkan diri untuk mengunjungi Cambridge. Jika bergelar Duke of Cambridge, secara otomatis dia memiliki kewajiban untuk lebih memperhatikan daerah tersebut. "William senang menerima gelar itu. Sudah lama dia tertarik kepada Cambridge," kata juru bicara Buckingham Palace.
Di sisi lain, Inggris benar-benar larut dalam pesta. Selain jutaan orang yang merayakan pernikahan William dan Kate secara langsung di London, kota-kota lain turut larut dalam kegembiraan. Tercatat, lebih dari lima ribu pesta jalanan digeber warga. Mereka menggelar meja panjang, memasak berbagai macam hidangan, lalu makan dan minum bersama layaknya merayakan acara keluarga dekat. Pernikahan itu memang milik seluruh warga. (dos/na/iro)
obama oh obama
Rakyat Amerika Serikat (AS) sepertinya bangga terhadap presiden mereka Barack Obama, setelah operasi militer AS berhasil menewaskan Osama Bin Laden. Bak pertandingan sepakbola, Obama dianggap unggul 1-0 dibandingkan Osama Bin Laden.
Rakyat AS yang merayakan kemenangannya banyak memperlihatkan keunggulan Obama dibandingkan Bin Laden. Rakyat yang saat ini masih memenuhi jalan di sekitar New York dan Washington.
"Kami menunggu saat-saat seperti ini sejak lama," ungkap Lisa Ramaci warga New York yang suaminya merupakan wartawan yang tewas dalam perang di Irak seperti dikutip Associated Press, Senin (2/5/2011).
Ramaci mengatakan banyak orang yang menginginkan Bin Laden mati. Kini dengan kenyataan itu berada, seluruh warga New York bahagia setelah kotanya diserang oleh Al Qaeda yang dipimpin Bin Laden 11 September 2001 silam.
Di beberapa tempat lainnya ada beberapa warga menunjukan tulisan "Obama 1, Osama 0". Bak seperti sebuah hasil skor akhir pertandingan sepakbola, tulisan tentunya menggelitik.
Kematian Osama ini tentunya mendongkrak popularitas Presiden Obama yang sebelumnya sempat menurut. Menurut laporan lembaga survei The Rasmussen, 26 persen warga AS senang dengan cara Obama memimpin AS.
Namun 37 persen lainnya tidak menyukai. Namun hasil survei ini dikeluarkan beberapa jam sebelum Obama memberikan pengumuman mengenai kematian Osama Bin Laden.
Tentunya dengan keberhasilan pasukan AS menewaskan salah satu buronan paling dicari di dunia, makin menaikan popuralitas Obama. Tentunya hal ini menjadi modal paling besar bagi Obama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden AS di tahun 2012.
Rakyat AS yang merayakan kemenangannya banyak memperlihatkan keunggulan Obama dibandingkan Bin Laden. Rakyat yang saat ini masih memenuhi jalan di sekitar New York dan Washington.
"Kami menunggu saat-saat seperti ini sejak lama," ungkap Lisa Ramaci warga New York yang suaminya merupakan wartawan yang tewas dalam perang di Irak seperti dikutip Associated Press, Senin (2/5/2011).
Ramaci mengatakan banyak orang yang menginginkan Bin Laden mati. Kini dengan kenyataan itu berada, seluruh warga New York bahagia setelah kotanya diserang oleh Al Qaeda yang dipimpin Bin Laden 11 September 2001 silam.
Di beberapa tempat lainnya ada beberapa warga menunjukan tulisan "Obama 1, Osama 0". Bak seperti sebuah hasil skor akhir pertandingan sepakbola, tulisan tentunya menggelitik.
Kematian Osama ini tentunya mendongkrak popularitas Presiden Obama yang sebelumnya sempat menurut. Menurut laporan lembaga survei The Rasmussen, 26 persen warga AS senang dengan cara Obama memimpin AS.
Namun 37 persen lainnya tidak menyukai. Namun hasil survei ini dikeluarkan beberapa jam sebelum Obama memberikan pengumuman mengenai kematian Osama Bin Laden.
Tentunya dengan keberhasilan pasukan AS menewaskan salah satu buronan paling dicari di dunia, makin menaikan popuralitas Obama. Tentunya hal ini menjadi modal paling besar bagi Obama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden AS di tahun 2012.
ketahanan nasional
Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tannas berisi ketangguhan dan
keuletan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasionaldalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri dan untuk menjamin identitas integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional melalui sinergi antar BUMN dan BUMN dengan Petani melalui "Gerakan Produksi Pangan dengan sistem Korporasi (GPPK)" untuk memproduksi bahan pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, daging dan gula.
Program GPPK ini akan dimulai pada Mei 2011 dan secara berkelanjutan. Tujuan program ini mendorong peningkatan produktivitas padi, jagung dan kedele pada tingkat yang optimal melalui penyediaan paket teknologi, modal, sarana produksi sesuai dengan kalender tanam dan jaminan harga serta pembelian hasil. Selain itu, juga mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas melalui rehabilitasi dan optimalisasi kapasitas pabrik gula, serta menyediakan bibit unggul sapi.
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menuturkan, adapun manfaat program ini dalam rangka implementasi visi BUMN sebagai instrumen kesejahteraan melalui sistem korporasi. Selain itu, meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani melalui pendekatan korporasi dan bertambahnya pendapatan petani, bertambahnya kapasitas produksi pangan nasional dan aktifitas ekonomi pedesaan. Dengan program ini diharapkan dapat menekan inflasi. " BUMN ingin memperkuat sinergi BUMN pangan untuk memback up Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi pangan, apakah itu benih,pupuk, irigasi ikut digabung untuk bersama-sama memperkuat pertanian, " tutur Mustafa, Senin (9/5).
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam program ini untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai. Lokasi program GPPK untuk komoditas padi, jagung dan kedelai pada 2011 difokuskan di wilayah yang belum atau tidak terdapat program intensifikasi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan utama program GPPK yaitu PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan PT Pusri. Sementara itu, sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program GPPK ditargetkan dari program Kemitraan dan Bina Lingkungan, kredit ketahanan pangan dan energi serta sumber pembiayaan lain dengan tingkat suku bunga yang rendah. "Pembiayaan akan mix tergantung pada sasaran atau prasarana APBN, Departemen Pertanian, dari BUMN melibatkan CSR PKBL, dan kombinasi fasilitas kredit dari KUR, " ujar Mustafa.
Pendanaan untuk program ini sebesar Rp4,1 triliun. Mustafa mengatakan, anggaran dana yang disiapkan sebesar Rp1,3 triliun-Rp1,5 triliun pada 2011 untuk program ini.
Dengan menerapkan pola intensifikasi maka diharapkan pada 2011 akan dihasilkan minimal 3,725 juta ton GKP atau menambah produksi minimal 0,56 juta ton, 1,50 juta ton jagung pipilan kering dan 0,06 juta ton kedelai. Kontribusi terhadap produksi dan produktivitas pangan nasional diharapkan meningkat hingga 2014.
keuletan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasionaldalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri dan untuk menjamin identitas integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional melalui sinergi antar BUMN dan BUMN dengan Petani melalui "Gerakan Produksi Pangan dengan sistem Korporasi (GPPK)" untuk memproduksi bahan pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, daging dan gula.
Program GPPK ini akan dimulai pada Mei 2011 dan secara berkelanjutan. Tujuan program ini mendorong peningkatan produktivitas padi, jagung dan kedele pada tingkat yang optimal melalui penyediaan paket teknologi, modal, sarana produksi sesuai dengan kalender tanam dan jaminan harga serta pembelian hasil. Selain itu, juga mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas melalui rehabilitasi dan optimalisasi kapasitas pabrik gula, serta menyediakan bibit unggul sapi.
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menuturkan, adapun manfaat program ini dalam rangka implementasi visi BUMN sebagai instrumen kesejahteraan melalui sistem korporasi. Selain itu, meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani melalui pendekatan korporasi dan bertambahnya pendapatan petani, bertambahnya kapasitas produksi pangan nasional dan aktifitas ekonomi pedesaan. Dengan program ini diharapkan dapat menekan inflasi. " BUMN ingin memperkuat sinergi BUMN pangan untuk memback up Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi pangan, apakah itu benih,pupuk, irigasi ikut digabung untuk bersama-sama memperkuat pertanian, " tutur Mustafa, Senin (9/5).
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam program ini untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai. Lokasi program GPPK untuk komoditas padi, jagung dan kedelai pada 2011 difokuskan di wilayah yang belum atau tidak terdapat program intensifikasi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan utama program GPPK yaitu PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan PT Pusri. Sementara itu, sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program GPPK ditargetkan dari program Kemitraan dan Bina Lingkungan, kredit ketahanan pangan dan energi serta sumber pembiayaan lain dengan tingkat suku bunga yang rendah. "Pembiayaan akan mix tergantung pada sasaran atau prasarana APBN, Departemen Pertanian, dari BUMN melibatkan CSR PKBL, dan kombinasi fasilitas kredit dari KUR, " ujar Mustafa.
Pendanaan untuk program ini sebesar Rp4,1 triliun. Mustafa mengatakan, anggaran dana yang disiapkan sebesar Rp1,3 triliun-Rp1,5 triliun pada 2011 untuk program ini.
Dengan menerapkan pola intensifikasi maka diharapkan pada 2011 akan dihasilkan minimal 3,725 juta ton GKP atau menambah produksi minimal 0,56 juta ton, 1,50 juta ton jagung pipilan kering dan 0,06 juta ton kedelai. Kontribusi terhadap produksi dan produktivitas pangan nasional diharapkan meningkat hingga 2014.
Minggu, 03 April 2011
DEMOKRASI DAN SEJARAHNYA
DEMOKRASI DAN SEJARAHNYA
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
Sejarah dan Perkembangan Demokrasi
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de Tocqueville. Mengingat semakin berkembangnya negara-negara pada umumnya, secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung.
Demokrasi Klasik
Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.
Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasan berada di tangan rakyat sehingaa kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri.
Demokrasi Modern
Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu :
Demokrasi representatif dengan sistem presidensial
Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif.
Demokrasi representatif dengan sistem parlementer
Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan menteri), sedangkan badan legisletafnya dinamakan parlemen. Yang bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen.
Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja)
Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Public Opinion terhadap 10 negara dengan pemerintahan terbaik, diantaranya yaitu Switzerland, Inggris, Swedia dan Jepang di posisi terakhir, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri demokrasi (modern) yaitu adanya hak pilih universal, pemerintahan perwakilan, partai-partai politik bersaing, kelompok-kelompok yang berkepentingan mempunyai otonomi dan sistem-sistem komunikasi umum, frekuensi melek huruf tinggi, pembangunan ekonomi maju, besarnya golongan menengah.
Demokrasi totaliter
Demokrasi totaliter adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ungkapan ini sebelumnya telah digunakan oleh Bertrand de Jouvenel dan E.H. Carr.
Liberalisme
Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.[1]
Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.
Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan
Pandangan-pandangan liberalisme dengan paham agama seringkali berbenturan karena liberalisme menghendaki penisbian dari semua tata nilai, bahkan dari agama sekalipun. meski dalam prakteknya berbeda-beda di setiap negara, tetapi secara umum liberalisme menganggap agama adalah pengekangan terhadap potensi akal manusia
“‘Liberalisme’ didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum.” – Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: “Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi.”- Lord Acton
Oxford Manifesto dari Liberal International: “Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas.”
“‘Liberalisme’ didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum.” – Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: “Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi.”- Lord Acton
^ Oxford Manifesto dari Liberal International: “Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas
Meritokrasi
Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin.
Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap di pakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme.
Plutokrasi
Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia.
Teokrasi
Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana agama atau iman memegang peran utama.
Kata “teokrasi” berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia). θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh tuhan”.
Demokrasi Kesukuan
Demokrasi Kesukuan adalah sebuah sistem atau bentuk pemerintahan setempat yang diselenggarakan di dalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya (tribal properties). Demokrasi Kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah alamiah.
Demokrasi Kesukuan, menurut penggagasnya, Sem Karoba, adalah sebuah demokrasi yang tidak mengenal partai politik, karena partai politik pada dasarnya dibentuk untuk membangun aliansi, afiliasi dan aosisiasi satu orang dengan yang lainnya. Masyarakat Adat di dalam suku-suku sudah memiliki aliansi, afiliasi dan asosiasi, maka demokrasi yang dibangun berdasarkan suku, dibangun atas dasar kondisi real dimaksud.
Menurut Sem Karoba, Demokrasi Kesukuan merupakan demokrasi yang berlaku di dalam suku-suku
Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.
Diskursus demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memenuhi tuntutan demokratisasi di negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Di zaman pemerintahan Soekarno dikenal yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya.
Dipasungnya demokrasi di dua zaman pemerintahan tersebut akhirnya membuat rakyat Indonesia berusaha melakukan reformasi sistem politik di Indonesia pada tahun 1997. Reformasi yang diperjuangkan oleh berbagai pihak di Indonesia akhirnya berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang otoriter di tahun 1998. Pasca kejadian tersebut, perubahan mendasar di berbagai bidang berhasil dilakukan sebagai dasar untuk membangun pemerintahan yang solid dan demokratis. Namun, hingga hampir sepuluh tahun perubahan politik pasca reformasi 1997-1998 di Indonesia, transisi menuju pemerintahan yang demokratis masih belum dapat menghasilkan sebuah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan kredibel. Demokrasi yang terbentuk sejauh ini, meminjam istilah Olle Tornquist hanya menghasilkan Demokrasi Kaum Penjahat, yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Tulisan ini berusaha menguraikan lebih lanjut bagaimana proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia belum menuju kepada proses yang baik, karena masih mencerminkan suatu pragmatisme politik. Selain itu di akhir, penulis akan berupaya menjawab pilihan demokrasi yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Munculnya Kekuatan Politik Baru yang Pragmatis
Pasca jatuhnya Soeharto pada 1998 lewat perjuangan yang panjang oleh mahasiswa, rakyat dan politisi, kondisi politik yang dihasilkan tidak mengarah ke perbaikan yang signifikan. Memang secara nyata kita bisa melihat perubahan yang sangat besar, dari rezim yang otoriter menjadi era penuh keterbukaan. Amandemen UUD 1945 yang banyak merubah sistem politik saat ini, penghapusan dwi fungsi ABRI, demokratisasi hampir di segala bidang, dan banyak hasil positif lain. Namun begitu, perubahan-perubahan itu tidak banyak membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat.
Perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tidak kunjung berubah dikarenakan adanya kalangan oposisi elit yang menguasai berbagai sektor negara. Mereka beradaptasi dengan sistem yang korup dan kemudian larut di dalamnya. Sementara itu, hampir tidak ada satu pun elit lama berhaluan reformis yang berhasil memegang posisi-posisi kunci untuk mengambil inisiatif. Perubahan politik di Indonesia, hanya menghasilkan kembalinya kekuatan Orde Baru yang berhasil berkonsolidasi dalam waktu singkat, dan munculnya kekuatan politik baru yang pragmatis. Infiltrasi sikap yang terjadi pada kekuatan baru adalah karena mereka terpengaruh sistem yang memang diciptakan untuk dapat terjadinya korupsi dengan mudah.
Selain hal tersebut, kurang memadainya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, menyebabkan belum munculnya artikulator-artikulator politik baru yang dapat mempengaruhi sirkulasi elit politik Indonesia. Gerakan mahasiswa, kalangan organisasi non-pemerintah, dan kelas menengah politik yang ”mengambang” lainnya terfragmentasi. Mereka gagal membangun aliansi yang efektif dengan sektor-sektor lain di kelas menengah. Kelas menengah itu sebagian besar masih merupakan lapisan sosial yang berwatak anti-politik produk Orde Baru. Dengan demikian, perlawanan para reformis akhirnya sama sekali tidak berfungsi di tengah-tengah situasi ketika hampir seluruh elit politik merampas demokrasi. Lebih lanjut, gerakan mahasiswa yang pada awal reformasi 1997-1998 sangatlah kuat, kini sepertinya sudah kehilangan roh perjuangan melawan pemerintahan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh berbedanya situasi politik, tetapi juga tingkat apatisme yang tinggi yang disebabkan oleh depolitisasi lewat berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Mulai dari mahalnya uang kuliah yang menyebabkan mahasiswa dituntut untuk segera lulus. Hingga saringan masuk yang menyebabkan hanya orang kaya yang tidak peduli dengan politik.
Akibat dari hal tersebut, representasi keberagaman kesadaran politik masyarakat ke dunia publik pun menjadi minim. Demokrasi yang terjadi di Indonesia kini, akhirnya hanya bisa dilihat sebagai demokrasi elitis, dimana kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit. Rakyat hanya sebagai pendukung, untuk memilih siapa dari kelompok elit yang sebaiknya memerintah masyarakat.
Memilih Demokrasi untuk Indonesia?
Pertanyaan yang muncul dari kemudian adalah,”Lantas, jika reformasi 1998 juga belum dapat menentukan bagaimana model demokrasi yang cocok bagi Indonesia, apakah demokrasi memang tidak cocok bagi Indonesia?”. Menanggapi pertanyaan diatas, penulis perlu menekankan untuk memisahkan antara demokrasi sebagai sistem politik dengan demokrasi sebagai sebuah nilai. Demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demokrasi, para warga negara dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Idealismenya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam kehidupan personal maupun sosial. Selain itu, demokrasi juga adalah cara yang efektif untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang.
Penulis melihat bahwa masa transisi di Indonesia yang masih belum menunjukan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. Persyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum. Hukum harus diciptakan untuk memberikan jaminan berkembangnya masyarakat sipil dan masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang terlembagakan, dan birokrasi yang mampu menopang pemerintahan yang demokratis. Hukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil (civil society) agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya.
Oleh karena itu, penulis melihat masih ada harapan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Walaupun banyak yang skeptis bahwa masa depan politik di Indonesia akan menuju kearah yang lebih baik. Namun perkembangan yang terjadi belakangan ini dapat dijadikan setitik harapan bagi masa depan Indonesia. Yang perlu dicatat adalah jangan sampai kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja dan melupakan ketertinggalan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Masalah-masalah sosial yang secara jelas mengancam integrasi bangsa ini dan juga berbagai kasus kelaparan harulah cepat diselesaikan. Seiring dengan perbaikan sistem politik dan juga aktor-aktor yang terlibat didalamnya.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).
Sejarah dan Perkembangan Demokrasi
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de Tocqueville. Mengingat semakin berkembangnya negara-negara pada umumnya, secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung.
Demokrasi Klasik
Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.
Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasan berada di tangan rakyat sehingaa kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri.
Demokrasi Modern
Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu :
Demokrasi representatif dengan sistem presidensial
Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif.
Demokrasi representatif dengan sistem parlementer
Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan menteri), sedangkan badan legisletafnya dinamakan parlemen. Yang bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen.
Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja)
Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Public Opinion terhadap 10 negara dengan pemerintahan terbaik, diantaranya yaitu Switzerland, Inggris, Swedia dan Jepang di posisi terakhir, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri demokrasi (modern) yaitu adanya hak pilih universal, pemerintahan perwakilan, partai-partai politik bersaing, kelompok-kelompok yang berkepentingan mempunyai otonomi dan sistem-sistem komunikasi umum, frekuensi melek huruf tinggi, pembangunan ekonomi maju, besarnya golongan menengah.
Demokrasi totaliter
Demokrasi totaliter adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ungkapan ini sebelumnya telah digunakan oleh Bertrand de Jouvenel dan E.H. Carr.
Liberalisme
Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.[1]
Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.
Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan
Pandangan-pandangan liberalisme dengan paham agama seringkali berbenturan karena liberalisme menghendaki penisbian dari semua tata nilai, bahkan dari agama sekalipun. meski dalam prakteknya berbeda-beda di setiap negara, tetapi secara umum liberalisme menganggap agama adalah pengekangan terhadap potensi akal manusia
“‘Liberalisme’ didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum.” – Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: “Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi.”- Lord Acton
Oxford Manifesto dari Liberal International: “Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas.”
“‘Liberalisme’ didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum.” – Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: “Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi.”- Lord Acton
^ Oxford Manifesto dari Liberal International: “Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas
Meritokrasi
Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin.
Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap di pakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme.
Plutokrasi
Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia.
Teokrasi
Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana agama atau iman memegang peran utama.
Kata “teokrasi” berasal dari bahasa Yunani θεοκρατία (theokratia). θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein) “memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh tuhan”.
Demokrasi Kesukuan
Demokrasi Kesukuan adalah sebuah sistem atau bentuk pemerintahan setempat yang diselenggarakan di dalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya (tribal properties). Demokrasi Kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah alamiah.
Demokrasi Kesukuan, menurut penggagasnya, Sem Karoba, adalah sebuah demokrasi yang tidak mengenal partai politik, karena partai politik pada dasarnya dibentuk untuk membangun aliansi, afiliasi dan aosisiasi satu orang dengan yang lainnya. Masyarakat Adat di dalam suku-suku sudah memiliki aliansi, afiliasi dan asosiasi, maka demokrasi yang dibangun berdasarkan suku, dibangun atas dasar kondisi real dimaksud.
Menurut Sem Karoba, Demokrasi Kesukuan merupakan demokrasi yang berlaku di dalam suku-suku
Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.
Diskursus demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memenuhi tuntutan demokratisasi di negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Di zaman pemerintahan Soekarno dikenal yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya.
Dipasungnya demokrasi di dua zaman pemerintahan tersebut akhirnya membuat rakyat Indonesia berusaha melakukan reformasi sistem politik di Indonesia pada tahun 1997. Reformasi yang diperjuangkan oleh berbagai pihak di Indonesia akhirnya berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang otoriter di tahun 1998. Pasca kejadian tersebut, perubahan mendasar di berbagai bidang berhasil dilakukan sebagai dasar untuk membangun pemerintahan yang solid dan demokratis. Namun, hingga hampir sepuluh tahun perubahan politik pasca reformasi 1997-1998 di Indonesia, transisi menuju pemerintahan yang demokratis masih belum dapat menghasilkan sebuah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan kredibel. Demokrasi yang terbentuk sejauh ini, meminjam istilah Olle Tornquist hanya menghasilkan Demokrasi Kaum Penjahat, yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Tulisan ini berusaha menguraikan lebih lanjut bagaimana proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia belum menuju kepada proses yang baik, karena masih mencerminkan suatu pragmatisme politik. Selain itu di akhir, penulis akan berupaya menjawab pilihan demokrasi yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Munculnya Kekuatan Politik Baru yang Pragmatis
Pasca jatuhnya Soeharto pada 1998 lewat perjuangan yang panjang oleh mahasiswa, rakyat dan politisi, kondisi politik yang dihasilkan tidak mengarah ke perbaikan yang signifikan. Memang secara nyata kita bisa melihat perubahan yang sangat besar, dari rezim yang otoriter menjadi era penuh keterbukaan. Amandemen UUD 1945 yang banyak merubah sistem politik saat ini, penghapusan dwi fungsi ABRI, demokratisasi hampir di segala bidang, dan banyak hasil positif lain. Namun begitu, perubahan-perubahan itu tidak banyak membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat.
Perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tidak kunjung berubah dikarenakan adanya kalangan oposisi elit yang menguasai berbagai sektor negara. Mereka beradaptasi dengan sistem yang korup dan kemudian larut di dalamnya. Sementara itu, hampir tidak ada satu pun elit lama berhaluan reformis yang berhasil memegang posisi-posisi kunci untuk mengambil inisiatif. Perubahan politik di Indonesia, hanya menghasilkan kembalinya kekuatan Orde Baru yang berhasil berkonsolidasi dalam waktu singkat, dan munculnya kekuatan politik baru yang pragmatis. Infiltrasi sikap yang terjadi pada kekuatan baru adalah karena mereka terpengaruh sistem yang memang diciptakan untuk dapat terjadinya korupsi dengan mudah.
Selain hal tersebut, kurang memadainya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, menyebabkan belum munculnya artikulator-artikulator politik baru yang dapat mempengaruhi sirkulasi elit politik Indonesia. Gerakan mahasiswa, kalangan organisasi non-pemerintah, dan kelas menengah politik yang ”mengambang” lainnya terfragmentasi. Mereka gagal membangun aliansi yang efektif dengan sektor-sektor lain di kelas menengah. Kelas menengah itu sebagian besar masih merupakan lapisan sosial yang berwatak anti-politik produk Orde Baru. Dengan demikian, perlawanan para reformis akhirnya sama sekali tidak berfungsi di tengah-tengah situasi ketika hampir seluruh elit politik merampas demokrasi. Lebih lanjut, gerakan mahasiswa yang pada awal reformasi 1997-1998 sangatlah kuat, kini sepertinya sudah kehilangan roh perjuangan melawan pemerintahan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh berbedanya situasi politik, tetapi juga tingkat apatisme yang tinggi yang disebabkan oleh depolitisasi lewat berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Mulai dari mahalnya uang kuliah yang menyebabkan mahasiswa dituntut untuk segera lulus. Hingga saringan masuk yang menyebabkan hanya orang kaya yang tidak peduli dengan politik.
Akibat dari hal tersebut, representasi keberagaman kesadaran politik masyarakat ke dunia publik pun menjadi minim. Demokrasi yang terjadi di Indonesia kini, akhirnya hanya bisa dilihat sebagai demokrasi elitis, dimana kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit. Rakyat hanya sebagai pendukung, untuk memilih siapa dari kelompok elit yang sebaiknya memerintah masyarakat.
Memilih Demokrasi untuk Indonesia?
Pertanyaan yang muncul dari kemudian adalah,”Lantas, jika reformasi 1998 juga belum dapat menentukan bagaimana model demokrasi yang cocok bagi Indonesia, apakah demokrasi memang tidak cocok bagi Indonesia?”. Menanggapi pertanyaan diatas, penulis perlu menekankan untuk memisahkan antara demokrasi sebagai sistem politik dengan demokrasi sebagai sebuah nilai. Demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demokrasi, para warga negara dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Idealismenya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam kehidupan personal maupun sosial. Selain itu, demokrasi juga adalah cara yang efektif untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang.
Penulis melihat bahwa masa transisi di Indonesia yang masih belum menunjukan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. Persyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum. Hukum harus diciptakan untuk memberikan jaminan berkembangnya masyarakat sipil dan masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang terlembagakan, dan birokrasi yang mampu menopang pemerintahan yang demokratis. Hukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil (civil society) agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya.
Oleh karena itu, penulis melihat masih ada harapan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Walaupun banyak yang skeptis bahwa masa depan politik di Indonesia akan menuju kearah yang lebih baik. Namun perkembangan yang terjadi belakangan ini dapat dijadikan setitik harapan bagi masa depan Indonesia. Yang perlu dicatat adalah jangan sampai kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja dan melupakan ketertinggalan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Masalah-masalah sosial yang secara jelas mengancam integrasi bangsa ini dan juga berbagai kasus kelaparan harulah cepat diselesaikan. Seiring dengan perbaikan sistem politik dan juga aktor-aktor yang terlibat didalamnya.
Langganan:
Postingan (Atom)