26 Nov 2011
Opini Rakyat Merdeka
Hati nurani orang-orang di DPR sepertinya masih banyak yang gelap. Belum bisa menakar sensitifltas sebuah proyek. Kemarin, muncul kabar, DPR punya rencana membeli alat absensi sistem sidik jari seharga Rp 4 miliar. Mendengar ini. Ketua DPR Marzuki Alie mengaku jantungnya copot. Nah, kalau wakil rakyat saja kaget apalagi rakyat?
ALAT itu -kalau jadi dibeli- dipakai untuk me-list kehadiran anggota DPR dalam setiap rapat. Dari situ, bisa ketahuan siapa yang malas, dan siapa yang rajin. Kelebihan alat absensi sidik jari yang nama kerennya sistem finger print ini adalah, para anggota DPR tidak bisa "menitip" absen. Tentu saja, itu alat yang canggih. Tapi sehebat-hebatnya teknologi, sebuah alat tak akan pernahbisa secara otomatis "memecat" anggota DPR yang kesenngan bolos rapat. Sehingga, agak kurang masuk akal kalau duit sebesar 4 miliar hanya dipakai untuk "mengabsen" anggota DPR.
Tanpa sanksi yang sesuai, sebenarnya alat itu tak terlalu banyak gunanya. Bukankah, pihak Kesetjenan selama ini sudah melakukan lugas "mengabsen" anggota DPR dengan baik? Mereka punya data siapa saja anggota yang sering tidak hadir dalam rapat-rapat DPR. Nang diperlukan adalah sanksi atau "action" pimpinan partai atau Badan Kehormatan DPR terhadap mereka yang tidak melakukan tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Hasil dari kerja alat itu hanyalah sekedar data absensi. Lalu file-nya disimpan dan kalau tidak ditindaklanjuti, untuk apa.
Informasi tentang rencana pengadaan finger print diungkapkan langsung oleh Marzuki Alie kepada wartawan. Menurut taksiran dia, yang pantas itu pengadaan alat sejenis sekitar Rp 300-anjuta. Dia pernah punya pengalaman melaksanakan proyek semacam itu di sebuah sekolahan. Taksiran dia, harga per unitalat tersebut di kisaran Rp I juta sampai termahal Rp 5 jutaan.
Nah. kalau harganya rata-rata Rp 4-jutaan saja, itu artinya uang senilai Rp 4 miliar itu bisa dibelikan kira-kira seribu unit alat fingerprint. Padahal jumlah anggota DPR saja hanya S60 orang. Masa per satu orang, satu alat sih Karenanya. Marzuki langsung memerintahkan Sekjen DPR Nining Indra Saleh menunda pembelian alat tersebut. Untuk menghindari praktek kongkalikong dan mencegah mark-up harga. Marzuki minta agar pengadaan alat tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tender terbuka sehingga publik bisa ikut mengontrolnya.
"Itu perintah saya. Jadi saya harus mengamankannya. Bener, jantung saya kayak copot begitu mendengar biayanya Rp 4 miliar. Kalau kita beli mahal, terus bagaimana nantinya? Makanya saya minta tolong sama teman saya yang ahli di bidang itu untuk berkoordinasi dengan Sekjen DPR supaya harganya lebih murah," kata Marzuki.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga dari Golkar Gandung Pardiman juga kaget saat dikonfirmasi tentang rencana pengadaan alat absensi kehadiran anggora DPR. Kata dia. belumpernah dibicarakan dalam rapat.
Gandung yang juga duduk di Komisi IX DPR mengingatkan Setjen agar jangan memaksakan proyek yang tidak masuk akal, karena taruhannya nama baik DPR.
Sekjen DPR Nining Indra Saleh menegaskan, laporan terkait estimasi biaya pemasangan alat deteksi kehadiran tersebut dipengaruhi oleh spesifikasi alat yang akan dipakai, termasuk fasilitas penunjangnya.
Nining berjanji mematuhi perintah Marzuki Alie agar semua proyek di DPR dapat dilaksanakan melalui tender terbuka, sehingga pelaksanaannya bisa transparan.
Pengamat politik UI Prof Iberamsjah menyebut, percuma DPR punya fingerprint jika mental para anggotanya masih seperti sekarang ini. Selain mubazir, alat itu juga bisa diakali.
"Bolos apa tidak bukan tergantung alat, itu soal mental, disiplin diri, yang penting ada nggak rasa malu." kata Iberamsjah. semalam. Lagipula, jika membolos, Iberamsjah meragukan pimpinan DPR akan memberi sanksi terhadap anggotanya. "Mana ada jeruk makan jeruk, nggak ada di dunia." katanya pesimis.
Senada, pengamat komunikasi politik senior Prof Tjipta Lesmana menyebut, pembelian fingerprint mubazir. Alat itu tak akan mampu mencegah anggota DPR untuk membolos.
"Soalnya bukan rahasia lagi wakil rakyat itu banyak job di luar, itu yang bikin sidang-sidang kosong. Jadi percuma pakai alat fingerprint kalau men-tiilnya masih begitu." katanya. "Nggak ada malunya anggota DPR itu."
Teguran dari pimpinan partai politik, kata Tjipta, jauh lebih efektif daripada penggunaan fingerprint itu. "Kan fraksi itu kepanjangan tangan dari DPP, partai, ditegur oleh pimpinan fraksi, pimpinan partai," imbuhnya.
Aktivis Pukat UGM Oce Madril mencurigai, pengadaan fingerprint ini hanyalah modus untuk memaksimalkan penyerapan anggaran akhir tahun yang dilakukan Sekjen DPR. "Pekerjaan yang sia-sia, tidak jelas, tidak berguna, kalau "dibeli belum tentu digunakan. Pemborosan anggaran negara," katanya.
Menurut dia, yang dibutuhkan adalah teguran. Anggota yang membolos harusnya diproses di BK. "Cara lain, publikasikan nama-nama mereka yang membolos. Itu shock terapi secara moral publik," sarannya. hps/okt
Tidak ada komentar:
Posting Komentar